Purwokerto — Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah melanjutkan rangkaian roadshow strategisnya ke wilayah Kabupaten Banyumas guna mendongkrak kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Melalui kolaborasi lintas lini yang memanfaatkan aplikasi Sengkuyung Mobile serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pengawasan wajib pajak kini diperketat hingga ke elemen terbawah, yakni pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Langkah taktis ini dibahas dalam acara koordinasi yang berlangsung khidmat di Purwokerto, Rabu (24/6).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banyumas Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M., Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi, S.Sos., M.Si., serta Kepala Kantor Wilayah Utama Jasa Raharja Jawa Tengah Triadi, S.H., M.H., QCRO. Turut hadir pula perwakilan dari Polres Banyumas yang diwakili oleh jajaran Satlantas Polresta Banyumas guna menyelaraskan langkah penegakan kepatuhan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggelar program stimulus berupa Undian Gebyar Samsat pada bulan Juni ini guna memicu kesadaran sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, di mana Bupati Sadewo Tri Lastiono memfasilitasi langsung iming-iming hadiah mewah berupa unit videotron hingga mobil undian bagi warga yang taat pajak untuk memotivasi para wajib pajak dalam undian tahun 2026 mendatang.
Lebih lanjut, Masrofi menjelaskan bahwa aplikasi Sengkuyung Mobile merupakan dashboard digital dari Bapenda Provinsi yang berfungsi memetakan data tunggakan pajak kendaraan secara mendetail per desa. Sistem ini disinergikan erat dengan data milik Bumdes, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pemeta, tetapi juga langsung ditindaklanjuti dengan menjadikan Bumdes sebagai loket pelayanan pembayaran pajak resmi di tingkat desa. Guna mendukung penuh keterlibatan lembaga desa tersebut, Bupati Sadewo menegaskan bahwa operasional Bumdes di lapangan dalam melayani pembayaran pajak akan disokong oleh armada khusus yang difasilitasi langsung oleh pihak bupati.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Utama Jasa Raharja Jawa Tengah, Triadi, menyoroti akar masalah kemacetan pajak di tengah masyarakat. Menurutnya, salah satu faktor utama masyarakat menunggak pajak bukanlah semata-mata karena ketidakmampuan finansial, melainkan masalah kemampuan manajemen dari pengelolanya. Oleh karena itu, Triadi menilai keputusan mengeratkan hubungan melalui elemen pertemuan RT/RW dengan basis data Sengkuyung Mobile dan Bumdes merupakan langkah manajemen penagihan yang tepat di lapangan. Ia juga mengingatkan pentingnya aspek kemanusiaan dari SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan PKB, sebab dana tersebut berfungsi sebagai sumber santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Dukungan penuh terhadap gerakan sadar pajak ini juga mengalir dari jajaran kepolisian. Mewakili Kapolres, Kasat Lantas Polresta Banyumas menegaskan akan mengoptimalkan pemeriksaan di jalan raya secara humanis guna mengapresiasi masyarakat yang patuh. Namun, dalam rangka menghormati rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara, gelar pasukan Operasi Patuh sengaja diundur dan kepolisian akan lebih mengedepankan tindakan persuasif serta edukatif terlebih dahulu di lapangan. Kolaborasi kokoh dari rangkaian roadshow ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan pajak yang dekat, transparan, dan memudahkan masyarakat demi keberlanjutan pembangunan daerah.
