Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi yang mungkin timbul akibat pergeseran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari produk nonsubsidi ke BBM bersubsidi, khususnya dari Pertamax ke Pertalite.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga Pertamax yang kini berada di level Rp16.250 per liter. Meski mengakui adanya kemungkinan perpindahan konsumen, Purbaya menilai fenomena tersebut tidak akan terjadi secara besar-besaran.
“Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan perhitungan khusus terkait tambahan beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat perubahan pola konsumsi BBM tersebut.
Purbaya juga menyerahkan proyeksi besaran perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam sektor energi dan distribusi BBM nasional.
Kementerian ESDM Sebut Pergeseran Konsumen Belum Signifikan
Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan perpindahan konsumsi BBM dari produk nonsubsidi ke subsidi sejauh ini belum menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa pergeseran konsumsi yang terjadi masih dalam batas wajar dan belum bersifat masif.
“Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” kata Anggia saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Menurutnya, perubahan pola konsumsi yang paling terlihat saat ini justru terjadi pada pengguna Pertamax Turbo yang beralih ke Pertamax, bukan langsung ke Pertalite.
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Salah satunya melalui penerapan sistem kode batang atau QR code dalam pembelian Pertalite.
Selain itu, Kementerian ESDM juga telah meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan pembelian Pertalite guna mencegah penyalahgunaan serta menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Pemerintah berharap kebijakan pengawasan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi masyarakat dan keberlanjutan anggaran subsidi energi di tengah dinamika harga BBM nasional.
