Dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap program Ketahanan Pangan membuahkan hasil positif. Ditandai dengan keberhasilan Indonesia mencapai surplus produksi beras di tahun 2025 sebesar 4 juta ton.
“Total produksi padi tahun ini mencapai 60,37 juta ton gabah kering giling. Meningkat sebesar 7,23 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 53,16 juta ton,” kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto dalam kunjungan kerja ke Karawang bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Selasa (9/12/2025).
Dari jumlah produksi padi tersebut, jika dikonversi dalam bentuk beras, besarnya mencapai 34,79 juta ton. Jumlah itu meningkat 4,17 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
“Sedangkan kebutuhan nasional beras saat ini sekitar 30,97 juta ton. Sehingga kita punya kelebihan 4 juta ton lebih beras sebagai stok, dan diharapkan terus meningkat di tahun berikutnya,” ujar Tri.
Menurut Tri, APBN tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp144,6 triliun untuk Ketahanan Pangan. Pelaksanaannya melalui Belanja Pemerintah Pusat (K/L, non-K/L), Transfer ke Daerah dan Pembiayaan Investasi.
“Arah kebijakan pangan tahun 2025 adalah mendorong kemandirian pangan. Kemandirian itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian,” ucap Tri.
Selain produksi beras yang meningkat, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak APBN tahun 2021, NTP menjadi indikator kesejahteraan petani.
NTP hingga November 2025, tercatat di level 124,05, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di level 119,62. NTP di atas 100 mengindikasikan pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
Upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, tidak lepas dari dukungan lembaga lainnya. Salah satunya dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
“Untuk mendukung program ketahanan pangan, PII menyediakan penjaminan untuk pembiayaan terkait cadangan pemerintah sebesar Rp1,5 triliun. Penjaminan pembiayaan diberikan pada PT RNI atau ID Food yang lender-nya bank-bank Himbara,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII, Andre Permana.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food adalah induk BUMN holding di bidang pangan. Menurut Andre, PII juga melaksanakan sejumlah program lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
“Di antaranya mendukung program penyediaan sumber daya air berupa pembangunan PLTA oleh PT PLN di kawasan Indonesia Timur. Serta proyek infrastruktur terkait proteksi wilayah pesisir, terutama melindungi lahan dari ancaman erosi dan sebagainya,” ujar Andre.
PT PII, tambahnya, sejak tahun 2020 juga menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). “Program ini juga untuk mendukung program ketahanan pangan yang digulirkan pemerintah, dengan melakukan pemberdayaan petani di desa Curug, Klari, Karawang,” kata Andre menutup keterangannya.
sumber RRI
