Komisi VII Soroti Kinerja Pertamina Atasi Kelangkaan BBM

Komisi VII Soroti Kinerja Pertamina Atasi Kelangkaan BBM

Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu menyoroti, kinerja Pertamina dalam mengantisipasi dan menangani kelangkaan BBM. Tepatnya, seusai bencana di beberapa daerah Sumatra Utara (Sumut).

Politikus PDIP ini mengatakan, kelangkaan BBM masih terjadi setelah dua pekan. Kondisi ini, juga menghambat distribusi bantuan serta mobilitas masyarakat.

“Sudah dua pekan bencana berlangsung, namun kelangkaan BBM masih belum teratasi. Bantuan dan aktivitas warga terhambat, sehingga Pertamina harus serius menangani kondisi ini,” kata Bane dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bane menegaskan, penanganan bencana akan efektif ketika BBM tersedia bagi masyarakat. Pertamina harus bekerja ekstra dalam menghadirkan solusi nyata dan menjaga stok BBM saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Maka pengadaan BBM ke Sumut harus dilakukan dengan segala upaya, termasuk lintas moda. Susah lewat darat, gunakan jalur laut atau udara karena ini bukan kondisi normal dan perlu kerja ekstra,” ucap Bane.

Dari penelusuran, kelangkaan BBM di sejumlah daerah Sumatra Utara sudah sangat memprihatinkan. Antrean panjang di SPBU mencapai lebih dari lima jam. Kondisi ini terjadi ketika warga hanya ingin menunggu giliran mengisi BBM.

Jika mencari alternatif, masyarakat justru terbebani harga BBM eceran yang melambung tinggi. Di Dairi dan Pematangsiantar, harga Pertalite menyentuh Rp20.000-Rp25.000 per liter, Solar dijual Rp12.000-Rp15.000 per liter.

Kondisi lapangan ini berbeda dengan pernyataan Pertamina mengenai pasokan BBM. Pertamina sebelumnya menyebut ketersediaan BBM sudah terkendali di wilayah tersebut.

“Dengan kondisi memprihatinkan ini, maka layak kita mempertanyakan kinerja Pertamina. Jika tak mampu kerja sebaiknya direksi Pertamina dievaluasi,” ujar Bane.

Kemudian, ia menambahkan, ketika ketersediaan BBM bermasalah, mobilitas masyarakat otomatis terhambat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Masalah BBM ini jangan diremehkan karena dampaknya memengaruhi banyak hal. utamanya untuk penanganan di lokasi bencana, dan percepatan pemulihan dampaknya,” kata Bane.

Sebelumnya, Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi mengatakan, Kementerian ESDM juga memprioritaskan perbaikan SPBU terdampak. “Kementerian ESDM dan Pertamina memprioritaskan pemulihan SPBU terdampak bencana,” uja Rudy.

sumber RRI