Baru-baru ini, Haul Gus Dur kembali diselenggarakan, sebuah acara yang tidak hanya mengenang sosok besar Abdurrahman Wahid, tetapi juga menghidupkan kembali pesan penting tentang kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Peringatan ini menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh Bapak Kemanusiaan tersebut.
Di tengah situasi ketika kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial masih sering terjadi di Indonesia, Haul Gus Dur menjadi pengingat krusial. Politik seharusnya selalu berangkat dari kepedulian yang mendalam pada martabat manusia, terutama bagi mereka yang paling sering dipinggirkan.
Kerinduan terhadap sosok Gus Dur muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena keteladanan yang terasa semakin langka dalam praktik berpolitik dan bermasyarakat. Warisan kemanusiaan Gus Dur terus relevan dan menjadi kompas moral bagi bangsa.
Kemanusiaan dalam Politik Gus Dur
Kemanusiaan dalam politik ala Gus Dur terlihat nyata dari tindakan konkret, bukan sekadar retorika atau pidato belaka. Keberpihakan beliau terhadap kelompok lemah, minoritas, korban ketidakadilan, dan mereka yang distigma selalu diwujudkan dengan sikap tegas namun tetap menghormati perbedaan. Martabat manusia senantiasa ditempatkan sebagai dasar utama untuk menilai benar atau tidaknya sebuah kebijakan.
Dalam Haul ke-16 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta, semangat kemanusiaan ini tetap dihidupkan melalui pembukaan donasi untuk warga terdampak bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Donasi tersebut difokuskan pada kebutuhan dasar seperti logistik dan air bersih, termasuk rencana dropping air dan pengaktifan kembali sumur melalui relawan GUSDURian di lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa keberpihakan pada kaum lemah dimulai dari kebutuhan paling konkret, bukan dari slogan besar.
Teladan kemanusiaan Gus Dur juga tampak jelas dalam kebijakan yang diambilnya selama menjabat sebagai Presiden. Beliau mencabut sejumlah kebijakan diskriminatif yang menekan warga Tionghoa, seperti membuka kembali ruang perayaan Imlek dan mengakui Konghucu sebagai agama resmi negara. Di sektor kebebasan sipil, pembubaran Departemen Penerangan pada 1999 menjadi penanda penting pembukaan ruang pers dan ekspresi setelah era pembatasan panjang. Semua langkah ini berpijak pada satu ukuran sederhana: martabat manusia tidak boleh kalah oleh selera kekuasaan dan ketakutan politik.
Pendekatan Gus Dur terhadap isu Papua merupakan contoh konkret lain yang berhadapan langsung dengan persoalan identitas, kekerasan, dan rasa dipinggirkan. Beliau menjalankan pendekatan “kewarganegaraan bineka” melalui langkah-langkah berani seperti penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan pembolehan pengibaran Bintang Kejora sebagai simbol kultural dengan syarat berada di bawah Merah Putih. Selain itu, pembebasan tahanan politik melalui Keppres 173/1999 dan pembukaan ruang dialog melalui Kongres Rakyat Papua (KRP) II juga menjadi bukti nyata komitmennya. Keterlibatan orang Papua dalam kabinet dan dorongan penyusunan rancangan Otonomi Khusus Papua menunjukkan upaya politik yang lebih bermartabat.
Menjaga Warisan Kemanusiaan Gus Dur
Menjaga warisan Gus Dur berarti merawat nilai-nilai luhur yang beliau ajarkan, bukan mengultuskan sosok semata. Warisan itu akan tetap hidup ketika keberanian moral terus dipelihara dalam menghadapi ketidakadilan, meskipun tekanan datang dari arus mayoritas atau kekuasaan. Gus Dur mewariskan sikap untuk tidak tunduk pada ketakutan politik dan tidak menukar kemanusiaan dengan rasa aman semu. Nilai inilah yang perlu terus dijaga agar ruang publik tidak kehilangan nurani.
Warisan kemanusiaan Gus Dur menuntut konsistensi dalam memihak mereka yang dilemahkan oleh sistem. Kemanusiaan bukanlah agenda musiman, melainkan komitmen jangka panjang yang diuji dalam kebijakan, sikap, dan keberanian bersuara. Ketika diskriminasi dibiarkan, kekerasan dinormalisasi, atau kritik dibungkam, di situlah warisan Gus Dur sedang dipertaruhkan dan perlu dipertahankan.
Selama nilai-nilai kemanusiaan terus diperjuangkan secara konsisten, warisan Gus Dur tidak akan pudar oleh waktu, melainkan akan tumbuh dalam praktik dan keberanian nyata. Beliau tidak mewariskan rumus politik yang rumit, melainkan keberanian untuk tetap waras di tengah situasi yang sering kehilangan akal sehat. Warisan itu mengajarkan bahwa membela manusia adalah ibadah paling jujur, bahwa perbedaan tidak perlu ditakuti, dan bahwa kekuasaan tanpa kemanusiaan hanya akan melahirkan luka.
Selama keberanian untuk tertawa di tengah tekanan, bersikap tegas tanpa membenci, dan membela yang lemah tanpa pamrih masih dirawat, Gus Dur tidak pernah benar-benar pergi. Hal ini persis seperti ucapannya yang sederhana, santai, tetapi menohok: “Gitu saja kok repot”. Kemanusiaan harus tetap menjadi kompas dalam kehidupan berbangsa, bukan hanya jargon atau simbol peringatan tahunan.
Sumber: AntaraNews
