Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar proyek Kampung Haji Indonesia, termasuk pembelian lahan seluas 4,4 hektare, dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jamaah haji tanah air.
“Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Oleh karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujar Rivqy di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Rivqy menekankan pembangunan Kampung Haji harus transparan karena proyek ini membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia profesional. Proyek ini direncanakan mencakup 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan, dengan kapasitas hingga 23 ribu jamaah haji.
“Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jamaah,” kata Rivqy.
Rivqy juga mengusulkan agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Ia menegaskan proyek ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak boleh dicederai kepentingan sempit pihak tertentu.
Sebelumnya, pada 17 Desember 2025, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan nilai investasi awal pemerintah Indonesia dalam pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi mencapai lebih dari 500 juta dolar AS. Investasi tersebut meliputi akuisisi hotel dengan tiga tower setinggi 28 lantai di kawasan Tahrir, luas lahan hotel sekitar 4.620 meter persegi, dan pembelian lahan tambahan seluas 4,4 hektare.
Dikutip dari antaranews.com
