Presiden Prabowo Subianto merespons desakan penetapan status bencana nasional terhadap bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh. Presiden menegaskan, hingga saat ini pemerintah masih mampu menangani situasi tersebut dan kondisi secara umum dinilai aman serta terkendali.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Presiden mengaku memahami adanya pihak-pihak yang mendorong agar bencana di Sumatra segera ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah katakan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden memastikan, pemerintah telah mengerahkan kekuatan penuh untuk menangani dampak bencana di wilayah terdampak. Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” katanya.
Prabowo juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu membiayai seluruh proses pemulihan. Menurutnya, ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.
“Sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ujar Presiden.
Ia menambahkan, penghematan anggaran dalam skala besar yang dilakukan pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan kesiapan dana penanganan bencana.
“Uangnya ada. Karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintahan, kita menghemat ratusan triliun,” pungkas Prabowo.
Dikutip dari RRI.co.id
