Pemerintah melaporkan telah menarik utang baru sebesar Rp570,1 triliun hingga Oktober 2025. Realisasi ini setara 77,94 persen dari total target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun yang tercantum dalam Laporan Semester (Lapsem) APBN 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa strategi pembiayaan APBN terus dilakukan dengan menjaga prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kondisi pasar yang dinamis.
“Pembiayaan APBN tahun 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehati-hatian, fleksibilitas serta disiplin dalam batas yang aman,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, dikutip dari Antara.
Target Penarikan Utang untuk Menutup Defisit APBN
Total kebutuhan penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang 2025 digunakan untuk menutup defisit fiskal yang dalam outlook APBN diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap PDB. Pemerintah menekankan bahwa strategi pembiayaan dijalankan secara antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Penggunaan SAL untuk Kurangi Penerbitan SBN
Selain mengandalkan pembiayaan utang, pemerintah turut mengoptimalkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk menurunkan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“Pemerintah telah mendapat persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp85,6 triliun guna mengurangi penerbitan SBN di tahun 2025,” tambah Suahasil.
Kebijakan ini menjadi langkah mitigasi risiko pembiayaan, khususnya di tengah volatilitas pasar keuangan global. Pemerintah juga menerapkan strategi prefunding, penguatan cash buffer, serta pengelolaan kas dan utang yang lebih aktif.
Defisit APBN 2025 Capai Rp479,7 Triliun
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa per Oktober 2025, APBN mencatat defisit sebesar Rp479,7 triliun, atau 2,02 persen terhadap PDB. Kinerja ini menunjukkan bahwa posisi fiskal masih berada dalam batas aman dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Dikutip dari metrotvnews.com
