Purwokerto – Jasa Raharja Cabang Purwokerto mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Samsat Budiman yang digelar di Aula BPD Jateng Cabang Purwokerto, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara Tim Pembina Samsat yang melibatkan UPPD Samsat Purwokerto, Satlantas Polresta Banyumas, Bapenda Kabupaten Banyumas, Jasa Raharja, serta BPD Jateng. Fokus utama evaluasi adalah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak pelayanan pajak di tingkat pedesaan.
Kepala Cabang Jasa Raharja Purwokerto, Roy Januar, menekankan bahwa pembayaran pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan memiliki fungsi perlindungan dasar bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan pentingnya komponen SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan.
“SWDKLLJ yang dibayarkan masyarakat merupakan dana yang dihimpun untuk memberikan kepastian jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masyarakat untuk taat dan bayar tepat waktu,” ujarnyas.
Ia menambahkan bahwa dengan membayar tepat waktu, masyarakat secara tidak langsung telah bergotong-royong dalam membantu meringankan beban para korban kecelakaan melalui santunan yang dikelola oleh Jasa Raharja.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap para pengelola BUMDes yang menjadi mitra Samsat Budiman, Jasa Raharja membagikan media promosi berupa spanduk sosialisasi. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala minimnya informasi yang sampai ke lapisan masyarakat desa.
Selain spanduk, Jasa Raharja juga menyerahkan berbagai souvenir kepada pengelola BUMDes. Souvenir ini nantinya akan digunakan sebagai stimulan untuk menarik minat wajib pajak agar memanfaatkan layanan Samsat Budiman tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota.
Forum diskusi ini juga membedah capaian transaksi dan kendala teknis di lapangan. Seluruh stakeholder sepakat bahwa penguatan kapasitas pengelola BUMDes dan promosi yang masif menjadi kunci utama keberhasilan program.
Dengan adanya evaluasi rutin ini, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dapat meningkat secara signifikan. Lebih dari itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara dan perlindungan hukum melalui pembayaran pajak diharapkan tumbuh menjadi budaya baru di wilayah Banyumas.
