Karanganyar – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta mendorong tertib administrasi kendaraan di lingkungan pemerintahan, Petugas Jasa Raharja Samsat Karanganyar bersama UPPD Samsat Karanganyar dan jajaran Kepolisian melaksanakan kegiatan Sigap Gadis Pantura pada Selasa, 22 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan sekaligus edukasi kepada aparatur sipil negara (ASN) agar menjadi teladan dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
Kegiatan diawali di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu titik lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas aparatur pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pengecekan langsung terhadap kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik ASN yang berada di area perkantoran.
Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya status pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bagi kendaraan yang diketahui belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak, petugas memberikan imbauan serta edukasi secara langsung kepada pemilik kendaraan untuk segera melakukan pelunasan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pendekatan persuasif yang dilakukan Tim Pembina Samsat dalam membangun kesadaran kolektif, khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Kendaraan dinas berplat merah diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam kepatuhan terhadap kewajiban pajak, sehingga mampu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat luas.
Petugas Jasa Raharja Samsat Karanganyar menyampaikan bahwa kegiatan Sigap Gadis Pantura tidak hanya berfokus pada penegakan kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kepada ASN mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui sinergi antara Jasa Raharja, UPPD Samsat Karanganyar, dan Kepolisian, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan ASN dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PKB.
Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai instansi pemerintahan dan lokasi strategis lainnya sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan budaya tertib pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
