Saifullah Yusuf mengajak kepala desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membenahi data kemiskinan guna memastikan program bantuan sosial tepat sasaran sekaligus memutus rantai kemiskinan. Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog penguatan integrasi data kesejahteraan sosial di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dari pusat hingga desa, dengan peran kepala desa sebagai ujung tombak penyedia data.
Ia mengungkapkan sekitar 45 persen penerima bantuan PKH masih belum tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara menyeluruh agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain penyaluran bansos, penanganan kemiskinan juga diarahkan pada pemberdayaan. Program seperti bantuan PKH dan sembako dinilai hanya mengurangi beban sementara, sehingga perlu dilanjutkan dengan upaya peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
Pemerintah juga memperkuat intervensi melalui pendidikan dan layanan sosial, seperti program Sekolah Rakyat dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), untuk menjangkau kelompok rentan yang belum terdata atau “invisible people”. Pendamping PKH pun ditargetkan mendorong keluarga penerima manfaat agar dapat mandiri dan keluar dari program setiap tahunnya.
Dikutip dari RRI.co.id
