Pekalongan — Guna memastikan optimalisasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tingkat pedesaan, Kepala Cabang Jasa Raharja Pekalongan, Jullyanto Eka Prasetia Narayana, melakukan monitoring dan evaluasi langsung terhadap Program Samsat Budiman. Kegiatan tersebut dipusatkan di BUMDes Dharma Kaloka, Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Kamis (11/6).
Selain meninjau efektivitas layanan, pemantauan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi antara Tim Pembina Samsat, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes dalam menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
Jullyanto melakukan peninjauan langsung terhadap sarana dan prasarana pelayanan, kesiapan sumber daya pengelola, mekanisme operasional, hingga tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat setempat. Dialog interaktif juga digelar bersama pengurus BUMDes untuk memetakan kendala lapangan serta peluang pengembangan layanan ke depan.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Desa Kalijambe dan pengelola BUMDes Dharma Kaloka atas komitmennya mendukung Program Samsat Budiman. Peran aktif dari tingkat desa ini menjadi kunci penting untuk mendongkrak kesadaran warga agar taat membayar pajak kendaraan tepat waktu,” ujarnya.
Sebagai informasi, Samsat Budiman merupakan inovasi pelayanan kesamsatan yang mengintegrasikan fasilitas pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui kemitraan dengan BUMDes. Kehadiran program ini menjadi solusi konkret bagi warga yang tinggal jauh dari kantor Samsat induk, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, hemat, dan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, tim Jasa Raharja juga memberikan edukasi mengenai pentingnya PKB dan SWDKLLJ. Selain sebagai instrumen legalitas kendaraan dan modal pembangunan daerah, dana tersebut berfungsi sebagai perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Melalui evaluasi ini, Jasa Raharja Pekalongan juga memetakan potensi kendaraan di wilayah pedesaan yang belum tergarap maksimal. Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak, memperluas akses layanan publik, serta mengoptimalkan pendapatan daerah demi terwujudnya pelayanan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Pekalongan.
